Oleh: hudzai | 2 Maret 2009

Imam Abu Hanifah & Khilafah

greensword1
KEKHILAFAHAN DALAM PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH

(Telaah terhadap pemberontakan di masa Daulah Umawiyah dan Abbasiyah)

Disarikan dari karya AL Maudidi dalam; AL Khilafah wa Al Mulk

Iftitah.

Terdapat klaim yang mengatas namakan pendapat Ahlusunnah bahwasanya koreksi terhadap penguasa yang zalim dan tidak adil hanya dilakukan sebatas amar ma’ruf dan nahi munkar dalam bentuk tausiyah bil ‘ilmi tanpa boleh melakukan aksi perlawanan yang bersifat kontak fisik atau demontrasi masa, apalagi sampai mengangkat senjata (perang). Pendapat seperti ini dinisbatkan kepada para Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagai generasi paling awal yang merasakan suasana gelap pemerintahan kaum muslimin sepeninggalan para Khalifah Ar Rasyidah.

Pada kajain ini kita akan menelaah berdasarkan pada tulisan yang telah dihimpun oleh Abul A’la AL Maududi dalam kitabnya; Al Khilafah wa AL Mulk untuk menelaah bagaimana sikap sebagian ulama Ahlusunnah wal Jama’ah terutama Imam Abu Hanifah dalam menyikapi masalah ini. Ketidak tahuan akan pendapat dan realitas seajarah yang dilakuan oleh beliau dalam menyikapi khalifah yang zhalim dimasanya akan menyebabkan pandangan yang sepihak atau diskriminataif terhadap pandangan ulama yang berbeda dengan mayoritas. Setidaknya dalam uraian ini akan terlihat bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap penguasa, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, yang termasuk kibar ulama salaf generasi awal.

Persyaratan menjadi Imam atau khalifah

Imam Abu Hanifah telah menegaskan pendapatnya yang moderat diantara dua pendapat yang mengharamkan secara mutlak untuk mengadakan tindakan kolektif apapun dibawah kekuasaan seorang yang zhalim dan fasiq, dan mereka yang berpendapat; patuh secara mutlak terhadap seorang yang zalim dan fasik bila telah menjadi penguasa. Dinukil dari buku beliau Al Fiqhul Akbar bahwa; “Shalat di belakang orang mukmin yang baik ataupun yang fajir (durhaka) , sah hukumnya. (Syaikh Ali Aligari, Syarh Al Fiqhul Akbar, hal. 91) Demikian pula yang dikatakan Imam At Thahawi bahwa; “Haji dan jihad masih terus berlaku hukumnya bersama penguasa muslim yang baik ataupun yang fajir sampai hari kiamat.” (Ibnu Abil ‘Izz, Syarh at Thahawiyah, hal. 322) Ini dalam satu sisi.

Sedangakan sisi kedua, bahwa sifat ‘adalah (sifat adil) oleh Abu Hanifah dijadikan sebagai syarat mutlak bagi seorang khalifah. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa seorang yang zhalim dan atau fasiq tidak sah dan tidak berhak menjadi khalifah, penguasa, atau mufti. Abu Bakar al Jasshash al Hanafi dengan jelas menyabutkan; “Maka tidak dibolehkan seorang zhalim menjadi nabi atau khalifah (pengganti) seorang nabi atau hakim, ataupun orang yang harus diterima ucapannya dalam urusan-urusan agama, seperti seorang mufti atau saksi atau yang meriwayatkan dari nabi saw….demikian pula tidak dapat diambil kesaksiannya dan riwayatnya apa bila ia meriwayatkan dari nabi, ataupun fatwanya apabila ia seorang mufti.” ( Al Jasshash, Ahkamul Qur’an, jilid 1, hal. 80) Diperkuat pula oleh Imam Adz Dzahabi dan Al Muwaffaq bin Ahmad al Maliki dalam ucapan Abu Hanifah bahwa; “Apabila seorang imam telah berbuat korupsi, yaitu menggunakan kekayaan negara dengan cara yang tidak sah, ataupun beritndak zhalim dalam hukumnya, maka keimanannya batal dan tidaklah sah hukum yang dijatuhkannya itu.” (Adz Dzahabi, Manaqib al Imam Abu Hanifah wa Shahibihi, hal. 71 dan Al Makki, Manaqib al Imam al ‘Azham Abu hanifah, jilid. 2, hal. 100)

Dengan meneliti pendapat ini, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah membedakan antara imam bil haqqi (de jure) dan imam bil fi’li (de facto). Hal itu jelas berlawanan dengan pendapat kaum mu’tazilah dan khawarij yang membekukan sistem kenegaraan dan kemasyarakatan dikalangan rakyat muslim secara keseluruhan, apabila tidak terdapat seorang imam yang adil dan baik (imam bil haqqi). Golongan murji’ah juga mencampur adukkan antara imam bil haqq dan imam bil fi’li, dan mereka membenarkan keimaman orang fasik apabila ia adalah imam bil fi’li sama seperti bila ia adalah imam bil haqqi. Akibatnya mereka pasrah terhadap apa yang diperbuat oleh kezaliman para imamnya jika berbuat.

Oleh karena itulah para khalifah Ar Rasyidun berkomentar, diantaranya Umar bin Khattab ra bahwa; “Barang siapa yang menyeru kepada kepemimpinannya sendiri atau untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagi kamu sekalian melainkan membunuhnya.” (Kanzul Umam, jilid. 5, hadits no. 2577) Dan berkata pula beliau; ”Tidak ada khilafah kecuali berdasarkan musyawarah”. (Kanzul Umam, jilid. 5, hadits no. 2354) Abu bakar As Shidiq berkata pula; “Barang siapa menduduki jabatan kepemimpinan atas umat Muhamamd saw, dan ia tidak menegakkan hukm kitab Allah padanya, maka adanya kutukan dari Allah ‘Subhanahu Wata’ala. (Kanzul Umam, jilid. 5, hadits no. 2505) Oleh sebab itulah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah ia berkata; “Maka apabila aku menentang Allah dan RasulNya, maka tentanglah aku.” (Kanzul Umam, jilid. 5, hadits no. 2282, 2335) Hal itu sejalan dengan apa yang disabdakan oleh rasulullah saw ; “Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal perbuatan kebaikan. (HR. Muslim, Abu daud dan Nasa’i)

Analisis pemberontakan dimasa Daulah Umawiyah dan Abbasiyah

Sebagaimana yang telah disebutkan dimuka, bahwasanya terdapat perbedaan pendapat tentang masalah melakukan aksi perlawanan kepada pemerintah. Diantara pendapat ahlul hadits dinyatakan bolehnya mengoreksi dan mengecam para penguasa yang zalim dengan ucapan yang haq (benar) dihadapannya tetapi tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya meskipun ia menumpahan darah rakyat tanpa haq dan melanggar hak-hak mereka serta melakukan perbuatan maksiat dan kefasikan secara nyata. (Al As’ari, Maqalat al Islamiyyin, jilid. 2, hal. 125)

Sisi pandang Abu Hanifah sebagai seorang fuqaha berbeda dengan hal diatas. Ia bukan hanya menyatakan batalnya keimaman seorang yang zhalim, tetapi lebih dari itu, ia membolehkan pemberontakan dengan syarat-syarat yang syar’i. Al Jasshash menjelaskan mazhab Abu Hanifah dalam hal ini dan menyatakan bahwa; “Mazhab Abu hanifah terkenal dimana-mana dalam memerangi para penguasa yang zhalim dan menyimpang. Maka berkata Al ‘Auza’I bahwa; “Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa amr bil ma’ruf dan nahi munkar wajib dilakukan pertama-tama dengan ucapan, dan jika hal itu tidak dihiraukan, maka kita wajib melakukannya dengan pedang.” (Al Jasshash, Ahkam Al Qur’an, jilid. 1, hal. 81)

Kita tidak akan utuh menyelami pendapat beliau tersebut sebelum meliahat langsung apa yang dilakukannya Abu Hanifah dizamannya. Dimana ketika itu, terdapat dua bentuk pemberontakan yang membutuhkan beliau haidir dan turut serta didalamnya.

a. Pemberontakan Zaid bin Ali rahimahullah.

Zaid bin Ali (yang syi’ah zaidiyah menisbatkan padanya) adalah saudara Imam Muhammad al Baqir, cucu Husein bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah tokoh yang wara’ dan fuqaha yang shaleh dimana Abu Hanifah sendiri telah banyak mendapatkan ilmu darinya. Kekuasaan bani Umayyah telah banyak menindas para pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib ra. Ketika itu penguasa Hisyam bin Abdul Malik mengundang Zaid bin Ali untuk datang menjadi saksi pada pemecatan salah satu pejabat Iraq. Kunjungan pertamanya kenegeri Kuffah itu memberikan supprot tersendiri bagi mereka yang mendambakan pemimpim bagi gerakan pemulihan kembali kekondisi semula. Mereka membutuhkan tokoh yang dapat menjadi sandaran guna mewujudkan pemberontakan mereka. Dan mereka melihat Zaid bin Ali sebagai tokoh yang tarkenal kealimannya dan berasal dari keluarga Ali sebagai suatu kesempatan besar yang tidak boleh di lalukan begitu saja oleh penduduk Iraq yang lama tertindas itu. Mereka menekankan kepada Zaid bahwa bahwa dikota Kuffah terdapat seratus ribu orang yang akan berdiri disampingnya. Untuk membuktikan hal itu, sekitar 15.000 orang telah berkumpul dan menuliskan nama-nama mereka dalam daftar yang panjang serta membai’at Zaid bin Ali. Pemberontakan yang berhasil tercium penguasa itu dilakukan pada bulan Shafar 122 H (740 M) sebelum masa yang ditentukan. Akan tetapi penduduk Kuffah sebagiannya lari (membelot karena takut) dan menyisakan 218 orang saja dalam menghadapi bala tentara kerajaan yang serba lengkap itu. Zaid tetap berjuang dan mengakibatkan anak panah melukainya dan beliaupun wafat. (At Thabari, Tarikh Umam wa al Mulk, jilid. 2, hal. 482 dan 505).

Adapun sikap Abu Hanifah ketika itu adalah tetap memberikan bantuan materiil dan memberikan nasihat kepada masyarakat untuk berjuang bersama Zaid bin Ali. (Al Jasshash, jilid. 1, hal. 81) bahkan ia menyerupakan perjuangan ini sepertihalnya perjuangan rasulullah dalam perang Badr (AL Makki, jilid 1, hal. 260) ketidak hadiran beliau dalam perang itu telah ia utarakan ketika sepucuk surat dari Zaid meminta Abu Hanifah untuk terjun bersamanya. Abu Hanifah berkata kepada pembawa surat tersebut; “Sekiranya aku yakin bahwa rakyat akan tetap berdiri secara tulus disampingnya dan tidak akan meninggalkannya, niscaya aku juga akan ikut bersamanya dan berjuang memerangi orang-orang yang menentangnya, sebab ia adalah imam yang haq (benar) , tetapi aku khawatir mereka akan meninggalkan dan menelantarkannya sebagaimana mereka telah berbuat terhadap datuknya (Husein bin Ali bin Abi Thalinb). (AL Makki, jilid. 1, hal. 260)

Sikap ini sejalan dengan teori yang ia tegaskan dalam masalah pemberontakan. Ketika itu Abu Hanifah benar-benar mengetahui sejarah sy’iah Ali dikota Kuffah. Ia tahu bahwa pemberontakan itu hanya timbul dikota Kuffah saja, dan tidak ada dukungan teratur di negeri-negri lainnya sehingga tidak dapat dilihat bantuan dari luar yang dapat mengokohkan perlawanan. Gerakan yang kurang lebih dibangun selama enam bulan itu dapat dikatakan belum matang. Terlebih posisi Abu Hanifah ketika itu belumlah menajdi Imam seluruh masyriq, dan ia tak lebih dari seorang murid di madrasah ra’yu yang dikepalai oleh Hammad, guru Abu Hanifah dengan wibawa yang belum cukup (th. 120 H). Loyalitas penduduk Kuffah juga sangat diragukan sebagaimana kejadian sebelum-sebelumnya yang menimpa sahabat Ali ra sendiri. Sehingga Daud bin Ali, cucu Abdullah bin Abbas pernah mengingatkan Zaid akan kecurangan penduduk Kuffah. (At Thabari, jilid. 5, hal. 487 dan 491) dan apa yang diprediksikan Daud benar-benar menjadi kenyataan.

b. Pemberontakan Muhammad bin Abdullah (An Nafsuz Zakiyah)

Pemberontakan kedua adalah pemberontakan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan an Nafsuz Zakiyah dan saudaranya Ibrahim bin Abdullah sebagai keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan keduanya terjadi pada tahun 145 H. (762-763), dimana ketika itu Abu Hanifah telah menjadi Imam Masyriq, dan pada puncak pengaruhnya.

Gerakan yang dilakukan oleh kedua bersaudara ini telah dilakukan semenjak masa Daulah bani Umayyah hingga Daulah Abbasiyah dibawah kekuasaan Al Mansyur. Banyak sudah sekelompok orang yang mulai membai’atnya, namun ketika daulah Abbasiyah berdiri, kedua bersaudara tersdebut bersma pendukungnya menyembunyikan diri dari mata-mat bani Abbas danmulai menyebarkan gerakan secara rahasia. Para penganjur gerakan itu menyebar didaerah khurasan, Jazirah Rayy, Tubrustan, Yaman, dan Afrika Utara. An Nafsuz Zakiyah sendiri menjadikan Hijaz sebagai pusat gerakannya. Sebagaimana juga di kota Kufah, menurut riwayat Ibnu Atsir, terkumpul kira-kira seratus ribu pedang yang siap membelanya dan berperang dipihaknya. (Ibnu Atsir, Al Kaamil, jilid. 5, hal. 18) Tentu saja Al Mansur menjadi sangat takut semenjak (bulan Rajab 145 H) gerakan ini dicetuskan. Ia sendiri memberhentikan pembangunan kota Bagdad dan pergi ke Kufah. Dalam bimbang Al Mansyur berkata; “Demi Allah aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap saat datang tiba-tibadaerah-daerah yang ditaklukkan di Basrah, Persia, Ahwaz, Washit, Madain, dan lain-lainnya dan ia khawatir akan berkobarnya pemberontakan di setiap tempat.” (At Thabari, jilid. 6, hal. 155-263)

Sikap Abu Hanifah kali ini berbeda dengan pemberontakan di masa Zaid bin Ali. Beliau menasihati rakyat dan mendorong mereka agar meberikan bai’at dan dukungan kepada Ibrahim bin Abdullah dan an Nafuz Zakiyah. (Al Makki, jilid. 2, hal. 84) Dan ia memfatwakan bahwasanya memberontak bersamanya adalah lebih utama dari haji sunnah sebanyak lima puluh atau tujuh puluh kali. (Al Makki, jilid. 2, hal. 83) bahkan ia berkata kepada seseorang yang bernama Abu Ishaq al Fizari; “perjuangan saudara-saudaramu (Ibrahim bin Abdullah dan an Nafsuz Zakiyah) lebih aku sukai dari pada perjuanganmu (melawan orang kafir). (Al Jasshash, jilid.1, hal. 81) Salah satu nasihat terpeting dan piling berbahaya yang dilakukan Abu hanifah adalah ketika hal itu ia sampaikan kepada pimpinan perang tertinggi sekaligus penasihat al Mansyur; Hasan bin Abi Quhtubah. Bahkan berkat hidayah Allah, nasihat itu ia terima dan ia sampaikan kepada al Mansyur bahwa; “Aku tidak akan dapat melakukan apa yang anda perintahkan (melawan pemberontakan). Jika yang telah aku lakukan dimasa lalu merupakan ketaatan kepada Allah dalam mendukung kekuasaan anda, maka aku telah mengambil bagianku yang sebesar-besarnya. Tapi bila hal itu merupakan maksiat, maka cukuplah bagiku apa yang telah aku lakukan.” Jelas hal itu membuat al Mansyur marah dan memenjarakannya. (Al Kurduri, Manaqib al Imam al A’zham, jilid. 2, hal. 22)

Apa yang menjadi sikap Imam Malik ketika itu searah sejalan dengan apa yang di lakukan Abu Hanifah. Ia memfatwakan bahwasanya bai’at yang dilakukan secara paksa (tidak menurut syura) sepertihalnya sumpah atau perceraian secara paksa, dan semuanya batal atau tidak sah. Berhubung dengan fatwa ini pula Imam Malik telah dihukum oleh wali kota Madinah, Ja’far bin Sulaiman, dengan melakukan penderaan kemudian menarik tangannya sedemikian rupa, hingga patah tulangnya. (At Thabari, jilid. 6, hal. 190, Ibnu Khalikan, Wafayatul A’yan, jilid. 3, hal. 285, Ibnu Katsir, al Bidaayah wa an Nihaayah, jilid. 10, hal. 84)

Ternyata tidak hanya Abu Hanifah sendiri yang melakukan pembelaan terhadap hal yang sama ini. Ketika al Hajjaj yang terkenal kezalimannya itu, Adurrahman bin Asy’ats juga melakukan pemberontakan yang sama. Banyak sekali tokoh-tokoh fuqaha yang berdiri difihaknya pada waktu itu, seperti sa’id bin Jubair, as Sya’bi, Ibnu Abi Laila, dan Abul Bukhturi. Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang keikut sertaan para qura ketika itu. Ketika itu Ibnu Abi Laila berkata: “Dan barang siapa yang mengingkarinya (pelanggaran dan kemungkaran yang dianjurkan) dengan pedangnya demi menegakkan kalimat Allah dan menjatuhkan kekuasaan orang zalim, maka dia telah mencapai jalan hidayah dan hatinya diterangi oleh cahaya keyakinan. As Sya’bi juga berkata; ”wahai kaum muslimin, perangilah mereka dan janganlah sekali-kali merasa bimbang dalam memerangi mereka. Demi Allah, aku tidak mengenal suatu kaum diatas bumi ini yang banyak kezalimannya dalam perbuatan dan lebih besar penyimpangannya dalam menjalankan pemerintahan, dibandingakan dengan mereka (pemerintahan al Hajjaj). Sa’id bin Jubair juga demikianhalnya; “perangilah mereka dan janganlah merasa ragu dalam memerangi mereka dengan niat yang tulus dan keyakinan yang kuat. Peranglah mereka karena dosa-dosa besar yang mereka kerjakan, penyimpangan dalam memerintah, keangkuhan terhadap agama, penghinaan mereka terhadap kaum yang lemah, dan kebiasaan mereka memetikan shalat.” (At Thabari, jilid 5, hal. 163)

Demikian kejian ini di uraikan. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka yang menganggap bahwa Imam Abu Hanifah melarang memberontak kepada pemerintahan yang zalim disebabkan beliau adalah ahli ra’yu, na’udzubillahi min dzalik. Hendaknya ia mendengar komentar Abu hanifah terlebih dahulu dalam mentapkan sumber hukum dalam Islam ini. Ia berkata; “Demi Allah, telah berbohong dan berkata dusta orang yang menyebutkan bahwa kami mengutamakan qiyas diatas nash. Dan adakah masih diperlukan adanya qiyas setelah adanya nash ?. (As Sya’rani, Kitab al Mizan, jilid. 1, hal. 61) Begitupula khalifah al Mansyur pernah menulis surat kepadanya dan menyatakan; “kami mendengar bahwa anda mengutamakan qiyas diatas hadits.” Abu Hanifah menjawab; “Persoalannya tidak seperti yang anda dengar, wahai Amirul Mukminin. Tetapi sesungguhnya aku pertama-tama berpegang kepada kitab Allah, kemudian dengan sunnah Rasulullah saw, kemudian dengan hasil ketetapan Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali ra, kemudian dengan ketetapan para sahabat yang lainnya, dan setelah itu aku menggunakan qiyas bila mereka berbeda pendapat.” (As Sya’rani, jilid. 1, hal. 62) Dan berkata pula Ibnu Hazm; “seluruh sahabat dan murid Abu Hanifah bersepakat bahwa sesuai dengan mazhab Abu Hanifah, hadits yang lemahpun lebih diutamakan dari pada qiyas dan ra’yu. (Adz Dzahabi, hal. 21)

Wallahu A’lam

greensword


Responses

  1. Salam kenal ya ?

  2. kan udah kenal. he ….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: